TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan, pembangunan infrastruktur di ibu kota baru bisa dilakukan paling cepat pada paruh kedua tahun depan.
"Kalau mau tahun depan paling tidak di Semester II atau triwulan IV," ujar Basuki di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Jumat, 27 September 2019.
Musababnya, Basuki mengatakan, pemerintah baru akan membuka sayembara untuk masterplan pada awal bulan depan. Sayembara tersebut diprediksi baru akan rampung pada Desember.
Adapun finalisasi desain akan dilakukan selama enam bulan setelah sayembara selesai. "Jadi paling cepat pada semester 2 baru mulai lelang," ujar Basuki. Infrastruktur yang akan dibangun terlebih dahulu adalah jalan, drainase, dan bendungan.
Basuki mengatakan pembangunan itu pun masih menunggu rampungnya Undang-undang ibu kota baru. Saat ini, kata dia, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas sudah menyiapkan naskah akademis sehingga pemindahan ibu kota bisa dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat periode baru. "Saat ini kan sudah ada Pansusnya," ujar dia.
Sebelumnya, Basuki mengatakan pemerintah menyiapkan sayembara atau lomba untuk mencari desain kawasan ibu kota baru yang sudah diputuskan di wilayah Kalimantan Timur. "Kami lakukan sayembara untuk memperoleh ide," kata dia saat mengikuti Rapat Kerja dengan Pansus Pemindahan Ibu kota Negara di Gedung DPR, Jakarta, Rabu 25 September 2019.
